Palm | Kelapa Sawit

Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit (GAPKI) mengakui, moratorium izin hutan primer dan lahan gambut sebenarnya tidak akan menganggu rencana perluasan lahan pertanian sawit. Tapi permintaan bibit sawit tetap turun tahun ini.


Jakarta-Meski pertanian kelapa sawit tidak termasuk sektor agrikultur yang berhak mendapat pengecualian moratorium izin layaknya padi dan tebu, para pengusaha sawit mengakui sebenarnya moratorium tersebut tetap tak akan mengganggu rencana perluasan lahan sawit mereka. Paling tidak, sampai 2012 sesuai usia moratorium itu sendiri.

Ini karena GAPKI mendata masih ada 1 juta hektar izin prinsip Menteri Kehutanan untuk pertanian sawit yang sudah dikeluarkan sebelum moratorium ditandatangani Presiden Yudhoyono 20 Mei 2011. Dengan bekal sisa izin prinsip itu, Direktur Eksekutif GAPKI Fadhil Hasan mengakui perlebaran lahan sawit nasional tidak akan bermasalah.

”Tapi kalau moratorium itu diperpanjang bagaimana? Kami tidak akan bisa memperluas lahan karena tak bisa beli lahan,” kata Fadhil, kembali berargumen dalam diskusi Forum Wartawan Kehutanan, Senin (13/6).

Data GAPKI menyatakan untuk 2011, terjadi penurunan pembelian bibit sawit menjadi 15 juta butir per tahun. Semula pembelian bibit sawit tiap tahunnya dapat mencapai 70 juta per tahun.

Kekhawatiran GAPKI ini didukung Asosiasi Petani Sawit Indonesia. Asmad Arsyad mewakili asosiasi tersebut lantas menuduh moratorium izin dan REDD+ (Reduction Emission from Deforestation and Degradation and Enhancing Carbon Stock in Developing Countries) tidak memihak kepentingan ketahanan pangan nasional.

Namun pada saat yang sama Asmad tak bisa mengelak mengakui, produksi nasional kelapa sawit selama ini sudah lebih dari cukup. Asosiasi Petani Sawit Indonesia sendiri mendata rata-rata produksi sawit nasional adalah 21 juta ton per tahun. Sementara konsumsi nasional hanya 5 juta ton per tahun.

Menjawab kekhawatiran para pengusaha dan petani sawit akan nasib usaha mereka pasca 2012, Sekretaris Jenderal Kemhut Hadi Haryanto menyatakan pemerintah akan mengarahkan industri agrikultur terutama sawit untuk memanfaatkan lahan-lahan terdegradasi di Indonesia. Lahan ini menurut Kemhut secara total berjumlah 35,4 juta hektar.

”Boleh saja. Tapi kami minta pemerintah cepat-cepat membuat peta lahan terdegradasi itu ada di mana saja? Dan juga, pemerintah memberitahu kami bagaimana prosedur memanfaatkan lahan itu,” kata Fadhil dari GAPKI.

Dia meminta Kemhut selain memetakan lahan-lahan terdegradasi tersebut, juga menyelesaikan masalah tumpang tindih kepemilikan lahan yang menurut Fadhil kerap terjadi di lahan-lahan yang sudah terdegradasi.

**
Dimuat di www.siej.or.id, 15 Juni 2011