Palm | Kelapa Sawit

JAKARTA. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan akan tetap menolak pembatasan BBM karena akan membebani rakyat.

"Ini seolah-olah rakyat dibebani oleh hal seperti ini (pembatasan BBM), padahal masalah mereka masih banyak lagi," kata Ketua DPP bidang Politik PDIP Puan Maharani, saat ditemui di Jakarta, Kamis (16/2) malam.

Karena itu, PDIP akan meluncurkan hasil survei mengenai pembatasan bahan bakar minyak berjenis premium dan dampaknya kepada masyarakat minggu depan.

"Itu minggu depan. Hasilnya belum tahu karena belum kita terima," kata Puan.

Wakil Ketua Komisi VII bidang energi Effendi Simbolon menegaskan rakyat belum siap menerima pembatasan BBM berjenis premium. Menurut politikus PDIP, pembatasan premium dan pengalihan ke BBM jenis Pertamax hanya akal-akalan untuk meraup keuntungan beberapa pihak tertentu.

"Pembatasan itu kan harafiahnya melarang orang memakai Premium dan memaksa mereka memakai Pertamax. Pelanggaran konstitusi itu. Masa Pak SBY enggak sadar itu?" ujar Effendi.

Menurutnya, liberalisasi BBM belum saatnya. Secara bertahap, harga BBM bisa dilepas dengan melihat daya beli masyarakat.

"Janganlah dipaksakan hanya untuk mengikuti ketentuan IMF atau pihak tertentu. Logikanya saja, realitanya bagaimana," kata Effendi.

Pemerintah saat ini sedang menggodok formulasi dan mekanisme untuk membatasi BBM berjenis premium. Hal ini dilakukan untuk mengurangi beban subsidi pemerintah terhadap BBM jenis tersebut.