Palm | Kelapa Sawit

Peremajaan kelapa sawit sedang berlangsung di dua tempat yakni di paser Kalimantan timur dan kabupaten sanggau. Kelapa sawit di dua tempat tersebut sudah melebihi batas produksi kelapa sawit yakni usia tanaman 25 tahun ke atas. Karena itu di lakukan peremajaan.

Masalah yang di hadapi oleh petani kelapa sawit berhadapan dengan akad kredit yang sangat tinggi yang besarannya 38 juta rupiah untuk satu kapling. Dalam penjelasan pemerintah melalui direktorat jendral perkebunan, bahwa terdapat subsidi bunga dari pemerintah sebesar 6 % dan sisanya di tanggung oleh petani. Namun ini hanya berlaku selama masa tanaman belum menghasilkan. Jika sudah berproduksi maka seluruh utang akan dibebankan seluruhnya oleh petani dengan bunga berkisar 16%. Jika di kalkulasikan seluruhnya maka uang petani akan berkisar hingga dua ratusan juta rupiah.

Masalah kredit ini lah yang menjadi problem di tingkat petani selain masalah pola manajemen satu atap. Kredit yang tinggi ini mengakibatkan lemahnya ekonomi petani karena harus di tuntut untuk membayar kredit dari hasil produksinya. Belum lagi jika terdapat banyak potongan dari hasil produksi kebun dan rendahnya harga tandan buah segar kelapa sawit.

Persoalan petani terkait dengan kredit yang terlalu tinggi banyak terjadi di kabupaten sanggau. Seperti misalnya pengakuan Darius (42) petani kelapa sawit di kecamatan Bonti yang bermitra dengan PTPN 13, mengatakan jika kredit sebesar 35 juta rupiah untuk replanting satu ha, kami pasti akan menolak. Karena perbandingan beberapa petani yang melakukan replanting secara mandiri hanya membutuhkan biaya sekitar 18 juta rupiah untuk satu ha.

Persoalan manipulasi kredit yang di lakukan oleh beberapa perusahaan menjadi hal yang dipertimbangkan oleh petani kelapa sawit pada saat peremajaan. Banyak dana kredit yang di manipulasi dengan pembuktian standar kebun yang tidak berkualitas. Padahal biaya pembangunan kebun melalui satuan kredit tersebut telah menggunakan standar biaya pembangunan kebun yang baik.

Di harapkan pemerintah pusat dan daerah dapat meninjau kembali persoalan kredit untuk replanting dan memperkuat pengawasan terhadap biaya pembangunan kebun yang menggunakan kredit milik petani kelapa sawit.