Palm | Kelapa Sawit

Nusa Dua, Bali. Industri sawit nasional mendukung penerapan standar perkebunan kelapa sawit berkesinambungan atau Indonesia Sustainable Palm Oil/ISPO yang disusun pemerintah dibandingkan Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO), standar serupa yang dikeluarkan Uni Eropa.
Ketua Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Joefly J Bahroeny di Nusa Dua Bali, Kamis (1/12), mengatakan, ISPO disusun oleh pemerintah dan lebih memandang kepentingan industri sawit dalam negeri, sedangkan RSPO
dibuat untuk kepentingan konsumen atau pasar Eropa khususnya.

"Karena pemerintah sudah mengeluarkan ISPO tentu saja kami lebih mendukung peraturan pemerintah," katanya di sela konferensi internasional kelapa sawit ke-7 (Indonesian Palm Oil Conference/IPOC & 2012 Price Outlook) bertema "Sustainable Palm Oil: Driver of Change".
Menurut dia, kalangan produsen kelapa sawit yang tergabung dalam Gapki mendukung sepenuhnya ISPO dan keluar dari RSPO karena peraturan pemerintah tersebut dinilai mendorong pengembangan industri sawit nasional.

Namun demikian, lanjutnya, pihaknya membantah jika dinilai hal itu sebagai upaya untuk mengajak anggota Gapki yang sudah bergabung dalam RSPO keluar dari forum tersebut.
Hal senada dinyatakan Daud Darsono, dirut salah satu industri sawit nasional, bahwa kalangan industri lebih mendukung peraturan dan perundangan yang berlaku di Indonesia daripada dari negara lain.

Indonesia sebagai negara produsen kelapa sawit terbesar di dunia, lanjutnya, sudah seharusnya mendorong agar tercipta "producer drive" yang mendukung pada "pro environment", "pro job", "pro poor" dan "pro growth" (ramah lingkungan, menciptakan pekerjaan, mengurangi kemiskinan dan meningkatkan pertumbuhan).

Sementara itu terkait kampanye negatif terhadap perkebunan kelapa sawit nasional yang dilancarkan kalangan LSM internasional, Sekjen Gapki Joko Supriyono mengatakan, hal itu akan terus berlangsung.

"Sampai kapanpun kampanye negatif ini akan tetap ada. Ini bukan hal baru karena sejak dulu sudah ada. Kelapa sawit Indonesia memang sedang menjadi sorotan dunia terutama Eropa," katanya.

Namun demikian, lanjutnya, kalangan industri kelapa sawit nasional memiliki komitmen untuk menuju pada sustainabilitas atau berkelanjutan dalam arti yang sebenarnya.

Menurut dia, jika Indonesia hanya mengacu pada RSPO, hal itu semata-mata untuk kepentingan Eropa sedangkan pasar lain tidak mempersyaratkan ketentuan tersebut. Oleh karena itu, Joko menyatakan, Indonesia perlu membangun "producer drive" untuk mengantisipasi pasar semua negara tidak hanya Eropa. (ant)