Hingga kini, Kawasan Industri Sei Mangkei (KISMK) belum memiliki legalitas. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Hak Guna Bangunan belum diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Pusat."Saat ini KISMK masih menunggu legalitas seperti penerbitan RTRW, penerbitan HGB dari BPN Pusat," jelas Ketua Umum Kadin Sumut, Irfan Mutyara, Minggu (6/11).
Dijelaskannya, seluruh stakeholders baik itu birokrasi pemerintahan dan legislatif pusat maupun daerah perlu menyegerakan seluruh proses regulasi izin yang diperlukan, mempersiapkan infrastruktur, konektivitas dan ketersediaan sumber dana baik dari pemerintah ataupun investor.
"Semua pihak perlu menyadari bahwa proyek KISMK sudah menjadi milik masyarakat Sumatera Utara, bukan sematamata proyek PTPN 3," sebut Irfan.
Untuk itu, perlu mendukung Percepatan pengembangan Kawasan Industri Sei Mangkei (KISMK) agar dapat segera beroperasi. "Pengembangan KISMK yang seluas 2002,77 hektar merupakan salah satu Proyek unggulan Sumatera Utara dalam koridor Sumatera MP3EI.
Ditambahkannya, 60 persen Kawasan Industri Sei Mangkei (KISMK) akan diperuntukkan sebagai kawasan industri dan lahan penunjang, kemudian sisanya 30 persen untuk komersil.
"Diharapkan KISMK dapat memberikan multiplier effect bagi pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara," tandasnya.
Secara terpisah Majelis Pakar KAHMI Sumatera Utara, Sofyan Raz mempertanyakan mengapa BPN terlalu lama mengeluarkan surat izin itu sehingga proyek ini terhambat. "Ini perlu segera dibicarakan dengan BPN apa penyebab terhambatnya pengeluaran izin tersebut," tuturnya..(Jur-M)
Dijelaskannya, seluruh stakeholders baik itu birokrasi pemerintahan dan legislatif pusat maupun daerah perlu menyegerakan seluruh proses regulasi izin yang diperlukan, mempersiapkan infrastruktur, konektivitas dan ketersediaan sumber dana baik dari pemerintah ataupun investor.
"Semua pihak perlu menyadari bahwa proyek KISMK sudah menjadi milik masyarakat Sumatera Utara, bukan sematamata proyek PTPN 3," sebut Irfan.
Untuk itu, perlu mendukung Percepatan pengembangan Kawasan Industri Sei Mangkei (KISMK) agar dapat segera beroperasi. "Pengembangan KISMK yang seluas 2002,77 hektar merupakan salah satu Proyek unggulan Sumatera Utara dalam koridor Sumatera MP3EI.
Ditambahkannya, 60 persen Kawasan Industri Sei Mangkei (KISMK) akan diperuntukkan sebagai kawasan industri dan lahan penunjang, kemudian sisanya 30 persen untuk komersil.
"Diharapkan KISMK dapat memberikan multiplier effect bagi pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara," tandasnya.
Secara terpisah Majelis Pakar KAHMI Sumatera Utara, Sofyan Raz mempertanyakan mengapa BPN terlalu lama mengeluarkan surat izin itu sehingga proyek ini terhambat. "Ini perlu segera dibicarakan dengan BPN apa penyebab terhambatnya pengeluaran izin tersebut," tuturnya..(Jur-M)
0 comments:
Posting Komentar