JAKARTA: Kadin berharap pemerintah mendukung usaha sawit dan produk turunannya dalam bentuk penyediaan lahan, pembebasan bea keluar, dan pengurangan biaya bagi petani plasma.
Ketua Komite Tetap Perkebunan Kadin Teguh Patriawan Kadin mengatakan dukungan itu dibutuhkan di tengah kondisi besarnya peluang minyak kelapa sawit dalam menggantikan sumber energi dari fosil.
"Jika kelapa sawit terhambat pengembangannya, kebutuhan dunia akan minyak nabati dan lemak tergantung dari minyak nabati hasil produksi negara-negara subtropis," ujarnya dalam rapat Kadin dengan asosiasi dan pemerintah hari ini.
Menurut dia, negara-negara tersebut pastinya memerlukan lahan lebih luas yang kemungkinan besar menghasilkan emisi karbon lebih besar
"Adalah sangat wajar bila pemerintah bisa memberikan kenyamanan berusaha dan berinvestasi melalui peraturan atau perundangan yang kondusif," tuturnya.
Sementara itu, Kepala Badan Kebijakan Fiskal, Kemenkeu, Bambang Brojonegoro menyatakan bea keluar tidak mempengaruhi hilirasi minyak sawit. Hilirisasi tidak akan berhasil jika hanya mengandalkan bea keluar. Usaha yang harus dilakukan yakni menciptakan iklim usaha yang kondusif dan memperbaiki infrastruktur.
"Pada 2008 hingga 2010 meski sudah dikenakan bea keluar, tapi tidak ada perubahan. Padahal targetnya, kita mengarah ke hilirisasi. Hilirisasi sawit adalah keharusan," tuturnya.
Ketua Gapki Fadhil Hasan mengatakan hilirisasi sawit tidak bisa didukung bea keluar. Dia mencontohkan bea keluar pada 1998 yang mencapai 60% tidak mewujudkan hilirisasi sawit. Sejak bea keluar diterapkan pada 1994 hingga sekarang bea keluar tidak mendukung hilirisasi.
"Tapi mengapa produk turunan dikenakan bea keluar? Harusnya dibebaskan untuk mendukung hilirisasi," tanyanya. (tw)/BI
Ketua Komite Tetap Perkebunan Kadin Teguh Patriawan Kadin mengatakan dukungan itu dibutuhkan di tengah kondisi besarnya peluang minyak kelapa sawit dalam menggantikan sumber energi dari fosil.
"Jika kelapa sawit terhambat pengembangannya, kebutuhan dunia akan minyak nabati dan lemak tergantung dari minyak nabati hasil produksi negara-negara subtropis," ujarnya dalam rapat Kadin dengan asosiasi dan pemerintah hari ini.
Menurut dia, negara-negara tersebut pastinya memerlukan lahan lebih luas yang kemungkinan besar menghasilkan emisi karbon lebih besar
"Adalah sangat wajar bila pemerintah bisa memberikan kenyamanan berusaha dan berinvestasi melalui peraturan atau perundangan yang kondusif," tuturnya.
Sementara itu, Kepala Badan Kebijakan Fiskal, Kemenkeu, Bambang Brojonegoro menyatakan bea keluar tidak mempengaruhi hilirasi minyak sawit. Hilirisasi tidak akan berhasil jika hanya mengandalkan bea keluar. Usaha yang harus dilakukan yakni menciptakan iklim usaha yang kondusif dan memperbaiki infrastruktur.
"Pada 2008 hingga 2010 meski sudah dikenakan bea keluar, tapi tidak ada perubahan. Padahal targetnya, kita mengarah ke hilirisasi. Hilirisasi sawit adalah keharusan," tuturnya.
Ketua Gapki Fadhil Hasan mengatakan hilirisasi sawit tidak bisa didukung bea keluar. Dia mencontohkan bea keluar pada 1998 yang mencapai 60% tidak mewujudkan hilirisasi sawit. Sejak bea keluar diterapkan pada 1994 hingga sekarang bea keluar tidak mendukung hilirisasi.
"Tapi mengapa produk turunan dikenakan bea keluar? Harusnya dibebaskan untuk mendukung hilirisasi," tanyanya. (tw)/BI
0 comments:
Posting Komentar