Palm | Kelapa Sawit

Deputi Usaha Industri Primer Kementerian BUMN, Megananda Daryono, mengatakan, program GP3K bertujuan untuk peningkatan produksi padi di dalam negeri dengan target mencapai 2 juta ton beras diseluruh Indonesia hingga akhir tahun 2011.



"Program ini membantu penambahan produksi padi di dalam negeri untuk ketahanan pangan sehingga tidak perlu lagi melakukan impor beras dari luar negeri," ujarnya kepada wartawan di Medan, Selasa (9/8) malam.



Dikatakannya, secara nasional luas lahan padi yang masuk dalam program GP3K tersebut yakni 570 ribu hektare dengan target produksi 2 juta ton beras. Dimana realisasi pelaksanaan telah mencapai 30% dan diharapkan September 2011 sudah dapat direalisasikan semua pada masa tanam (MT) II di September mendatang.



Program GP3K ini, jelasnya, memerlukan dana sebesar Rp1,8 triliun yang diperoleh dari Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) 25 BUMN terbesar di Indonesia yang mencapai Rp1,1 triliun dan sisanya dari dana perbankan melalui Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKPE) sebanyak Rp700 miliar.



"Pinjaman yang diberikan kepada petani bukan berbentuk uang, tapi saprodi sesuai yang dibutuhkan petani dalam penananam padi. Sedangkan waktu untuk pengembalian pinjaman dilakukan setelah panen dengan suku bunga yang diberikan sekitar 6% sesuai dengan suku bunga dana PKBL," jelasnya.



Pinjaman saprodi ini, tambah Mega, diharapkan dapat mengangkat produktivitas tanaman padi yang masih mencapai 5,1 ton perhektare secara nasional. Seperti panen yang telah dihasilkan di Subang seluas 50 hektare, produktivitas telah mencapai 8 ton/hektare dan sama halnya juga di Sumatera Selatan seluas 900 hektare dapat menghasilkan produksi 8,9 ton/hektare Gabah Kering Panen (GKP).



"Jadi kita tidak hanya memberi pinjaman saprodi saja, tapi ikut juga mengawali pertanaman hingga panen di lapangan oleh 4 perusahaan BUMN tersebut," ucapnya.



Menurut Mega, program GP3K ini bukan saja dengan tujuan peningkatan produksi padi di Indonesia, namun juga ikut membantu petani dalam penguatan modal dalam membeli pupuk, benih dan pestisida untuk memulai pertanaman.



"Seperti terjadi di beberapa wilayah di Jawa Timur, sudah 2 kali mengalami puso dan di Klaten 5 kali puso dari tahun 2010. Artinya, kondisi ini membuat petani tidak mempunyai kekuatan lagi dalam membeli saprodi karena sudah mengalami kerugian," ungkapnya.



Untuk petani yang mendapat pinjaman dalam program GP3K ini, disesuaikan dengan data Calon Petani dan Calon Lahan (CPCL) masing-masing kabupaten/kota se Indonesia. Pengawalan tidak hanya dilakukan oleh 4 perusahaan BUMN yang menyediakan Saprodi, namun juga didampingi oleh Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) dimana satu orang PPL dapat mengawasi lahan seluas 50 hektare.



Ditempat terpisah, Direktur Utama PT Pertani (Persero) Dwi Antono melalui Kepala Cabang PT Pertani cabang Sumut, Alhani Yandi mengatakan, pihaknya telah memberikan pinjaman saprodi di 2 kabupaten/kota yakni Deliserdang seluas 595 hektare dan Kabupaten Karo 180 hektare dengan total lahan seluas 775 hektare.



"Terget luas tanaman padi yang ikut dalam program GP3K ini yakni 8513 hektare, di mana 7.650 hektare nya untuk tanaman padi di 8 kabupaten/kota seperti Langkat, Deliserdang, Serdang Bedagai, Karo, Simalungun, Asahan, Mandailing Natal dan Tapanuli Selatan. Serta sisa lahan untuk pertanaman jagung," ujarnya yang didampingi Agronomis PT Pertani Edward Syam.



Dijelaskannya, target pinjaman saprodi yang akan diberikan diharapkan dapat selesai pada masa tanam di September mendatang dan masa panen diakhir tahun 2011 dengan pencapaian produksi 7 hingga 8 ton/hektare.



Meski diakuinya, dalam program GP3K ini masih terdapat kendala seperti sulitnya petani menerima yang diberikan berupa pinjaman bukan bantuan. Selanjutnya mundurnya musim tanam, ada beberapa daerah yang endemik serangan, terjadinya kerusakan irigrasi pada kelompok tani yang potensial seperti terjadi di Serdang Bedagai serta kepemilikan lahan kelompok tani yang masih terbatas.



"Tapi begitupun, kita terus melakukan sosialisasi kepada kelompok tani, kepala desa dan PPL, melakuan pertemuan rutin ditempat pelaksanaan, merekrut tenaga pengawas pelaksana baik dari perguruan tinggi atau lokal serta juga melakukan kerjasama dengan instansi terkait dan pengusaha bisnis seperti tengkulak dan pedagang pengumpul," pungkasnya.