Palm | Kelapa Sawit

Pekanbaru (KK) Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Riau Hariansyah Usman menyesalkan konflik berdarah yang terjadi di Dusun Bukit Desa Pencing Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar yang terjadi tadi pagi.

Menyesalkan kurang tanggapnya pemerintah atas persoalan masyarakat dan kurang sigapnya polisi dalam menyikapi laporan masyarakat. “Polisi sangat lamban dalam merespon laporan warga. Satu hari sebelum kejadian, warga sudah melapor bahwa mereka diintimidasi perusahaan. Masyarakat dilempari batu. Tapi polisi tak respon juga. Akhirnya kan, ada yang mati dulu baru polisi datang,” kata Hariansyah kepada katakabar di Pekanbaru sore ini.

Siapapun yang menjadi korban, entah itu dari perusahaan mapun masyarakat yang memperjuangkan haknya kata Hariansyah, ini telah menjadi tragedi kemanusiaan yang tak semestinya terjadi bila pemerintah cepat tanggapan atas persoalan yang ada. “Tapi lantaran tak pernah ada langkah serius dari pemerintah dalam menyelesaikan persoalan, beginilah akibatnya,” kata Hariansyah.

Dia menyebut, di Kabupaten Kampar, kejadian berdarah seperti yang terjadi di Desa pencing tadi, sangat rentan terjadi. Sebab banyak wilayah lain di Kampar yang berpotensi konflik. Misalnya di Siabu Kecamatan Bangkinang Barat, konflik antara masyarakat dengan PT. Arara Abadi. Terus di Desa Bandar Picak Kecamatan XIII Koto Kampar, antara masyarakat dengan perusahaan juga.

Lantaran itu Hariansyah meminta supaya Pemerintah Kabupaten Kampar segera membikin satuan tugas atau semacam badan khusus yang tugasnya untuk menyelesaikan konflik tanah. “Entah apalah namanya dibikin. Yang penting ada semacam badan khsusus,” katanya.

Sebenarnya konflik yang sering terjadi antara masyarakat dan perusahaan lanjut Hariansyah lantaran tidak adanya kontrol yang ketat dari pemerintah atas hadirnya perusahaan di sebuah kawasan. “Kalau ada kontorl yang ketat, saya yakin konflik akan sangat minim,” kata Hariansyah.

Kontrol yang ketat itu menurut dia adalah perusahaan musti mengurus kelengkapan lahannya sesuai aturan yang berlaku. “Perusahaan musti mengurus kelengkapan administrasi lahannya mulai dari aparatur terendah. Nah, yang ada sekarang, perusahaan banyak mengurus administrasi tak sesuai prosedur. Akibatnya muncul ragam persoalan. Mulai dari tumpang tindih dan segala macamnya,” katanya. aziz