 |
| BUAH SAWIT |
Medan- Sejumlah BUMN menggelar memorandum of understanding (MoU) atau kesepakatan bisnis untuk rehabilitasi, pembangunan, dan pengelolaan berbagai proyek. Satu di antaranya kesepakatan PTPN I dan PTPN IV dalam pengelolaan kebun kelapasawit milik PTPN I seluas 18.000 hektare dengan nilai Rp1,1 triliun di kebun Kreung (6.111 ha), Kabupaten Aceh Selatan dan Kota Subussalam, Kebun Ujong Lamie (3.418 ha) di Kabupaten Nagan raya, dan Kebun Batee Puteh (8,649,2 ha) di Kabupaten Aceh Barat.
MoU itu juga bakal mencakup pembangunan dua pabrik kelapasawit (PKS) di Kreung Luas dan Ujong Lamie.Kedua PTPN itu sepakat untuk membentuk satu perusahaan bersama, yakni PT Agro Sinergi Nusantara, untuk mengelola semua kerja sama tersebut, dengan jumlah kepemilikan saham 50,6% untuk PTPN IV dan 49,4% untuk PTPN I.
MoU itu juga bakal mencakup pembangunan dua pabrik kelapasawit (PKS) di Kreung Luas dan Ujong Lamie.Kedua PTPN itu sepakat untuk membentuk satu perusahaan bersama, yakni PT Agro Sinergi Nusantara, untuk mengelola semua kerja sama tersebut, dengan jumlah kepemilikan saham 50,6% untuk PTPN IV dan 49,4% untuk PTPN I.
Kesepakatan simbolis dua BUMN itu adalah bagian dari 12 MoU sejenis antar-BUMN yang ada dalam lingkup Kementerian Negara Badan Usaha Milik Negara (Kemeneg BUMN) dalam rangka workshop bertajuk "Sinergi Antar-BUMN" yang digelar di Hotel Grand Asthon Medan, Kamis (19/5). Disebut simbolis karena sejatinya MoU itu ditandatangani pada hari itu juga oleh masing-masing pihak terkait dengan disaksikan langsung oleh Menteri Negara BUMN Mustafa Abubakar.
"Namun karena ada tugas mendadak, yakni meninjau aktivitas PT Krakatau Steel di Cilegon, Banten, terpaksa penandatangan semua MoU ini dialihkan ke Jakarta. Tetapi itu tidak membatalkan MoU simbolis yang di Medan ini," ujar Deputi Bidang Restrukrisasi dan Perencanaan Strategis Kemeneg BUMN, Pandu Djajanto, mewakili Menteri Mustafa Abubakar, di hadapan para pejabat BUMN, baik yang berkantor di Medan dan Aceh, maupun di Jakarta.
Saat membacakan sambutan resmi Menteri Negara BUMN Mustafa Abubakar, Pandu mengatakan sinergi itu dilakukan demi akselerasi, percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi nasional, terutama dalam menghadapi ASEAN Economic Community (AEC) pada tahun 2015 dalam komunitas ASEAN, plus kerja sama perdagangan bebas ASEAN dengan China dan India.Katanya, total aset semua BUMN pada tahun 2010 saja diperkirakan telah mencapai Rp 2.382,83 triliun, dengan total pengeluaran (OPEX dan CAPEX) mencapai Rp 1.090 triliun atau 20,53% dari GDP yang diperkirakan mencapai Rp 6.119 triliun pada tahun 2010.
Dengan demikian, ujar Pandu, apabila BUMN mampu bersinergi secara optimal, kontribusi pada PDB tersebut akan semakin besar lagi. BUMN akan mampu berpartisipasi lebih dalam proyek-proyek master plan percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi 2011-2025 yang telah dicanangkan oleh pemerintah, seperti dalam proyek pembangunan jembatan Selat Sunda, pembangunan MRT di Jabodetabek, dan pembangunan-pembangunan di pusat-pusat pertumbuhan ekonomi yang ditetapkan pemerintah. "Dengan demikian BUMN mampu berpartisipasi aktif dalam mewujudkan program Pemerintah yang mentargetkan PDB Indonesia Tahun 2025 berkisar antara US$ 3,8 - 4,5 million atau dengan pendapatan perkapita antara US$ 12.900 s/d US$ 16.100," katanya.
Dia menyebutkan berdasarkan kesepakatan yang terbangun dalam retreat di Bogor pada 21-22 Februari lalu, kementerian BUMN dan BUMN itu sendiri telah berkomitmen untuk mengambil peran aktif dalam semua akselerasi ekonomi nasional itu.
Komitmen itu melalui dukungan belanja modal sampai dengan tahun 2014 senilai Rp 836 triliun, yang terbagi dalam 475 proyek produksi dan dukungan infrastruktur di seluruh koridor ekonomi, dengan proyeksi serapan tenaga kerja sebanyak 6,6 juta orang. Pandu yakin sinergi ini tidak bertentangan dengan UU Nomor I tahun 1999 tentang Monopoli. Pihaknya juga yakin semua proses pengadaan barang dan jasa (PBJ) yang timbul nantinya dari aktivitas sinergi antar-BUMN itu tidak bertentangan dengan Peraturan Presiden Nomor 54/2010 tentang PBJ.
"Karena pengadaan barang dan jasa yang muncul dari aktivitas sinergi antar-BUMN ini sama sekali tidak menggunakan dana dari APBN, melainkan dari dana BUMN itu masing-masing. Jadi, proses pengadaan barang dan jasa itu cukup ditentukan dengan panduan yang ada di BUMN itu sendiri," katanya.
Pandu menyebutkan, sebelumnya telah dilakukan MoU sejenis yang melibatkan 110 BUMN dari 140 BUMN yang ada. Dengan demikian, maka tinggal 38 BUMN lagi yang belum melakukan MoU sejenis.
Mapping Assets
Pandu mengatakan pula selain melakukan sinergi antar-BUMN, pihaknya juga sedang merancang pembentukan holding antar-BUMN perkebunan, dan diharapkan pada semester ini, atau paling lambat bulan Juni 2011, konsep holding itu sudah bisa diaplikasikan. Saat ini pihaknya sedang menunggu kajian dari Kementerian Keuangan tentang nilai total aset semua BUMN perkebunan itu."Kami menunggu hasil pengkajian Kementerian Hukum dan HAM soal status hukum semua aset BUMN perkebunan itu," ujarnya.
Pihaknya berharap, untuk tahun 2012, Pulau Sumatera bisa dijadikan area untuk mapping assets semua BUMN perkebunan agar proses pembentukan holding tersebut bisa lancar, sekaligus bisa menjadi presen yang baik bagi pembentukan holding serupa terhadap BUMN yang berkantor di pulau lain di Indonesia. (hendrik hutabarat)Medan-BISNIS
"Namun karena ada tugas mendadak, yakni meninjau aktivitas PT Krakatau Steel di Cilegon, Banten, terpaksa penandatangan semua MoU ini dialihkan ke Jakarta. Tetapi itu tidak membatalkan MoU simbolis yang di Medan ini," ujar Deputi Bidang Restrukrisasi dan Perencanaan Strategis Kemeneg BUMN, Pandu Djajanto, mewakili Menteri Mustafa Abubakar, di hadapan para pejabat BUMN, baik yang berkantor di Medan dan Aceh, maupun di Jakarta.
Saat membacakan sambutan resmi Menteri Negara BUMN Mustafa Abubakar, Pandu mengatakan sinergi itu dilakukan demi akselerasi, percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi nasional, terutama dalam menghadapi ASEAN Economic Community (AEC) pada tahun 2015 dalam komunitas ASEAN, plus kerja sama perdagangan bebas ASEAN dengan China dan India.Katanya, total aset semua BUMN pada tahun 2010 saja diperkirakan telah mencapai Rp 2.382,83 triliun, dengan total pengeluaran (OPEX dan CAPEX) mencapai Rp 1.090 triliun atau 20,53% dari GDP yang diperkirakan mencapai Rp 6.119 triliun pada tahun 2010.
Dengan demikian, ujar Pandu, apabila BUMN mampu bersinergi secara optimal, kontribusi pada PDB tersebut akan semakin besar lagi. BUMN akan mampu berpartisipasi lebih dalam proyek-proyek master plan percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi 2011-2025 yang telah dicanangkan oleh pemerintah, seperti dalam proyek pembangunan jembatan Selat Sunda, pembangunan MRT di Jabodetabek, dan pembangunan-pembangunan di pusat-pusat pertumbuhan ekonomi yang ditetapkan pemerintah. "Dengan demikian BUMN mampu berpartisipasi aktif dalam mewujudkan program Pemerintah yang mentargetkan PDB Indonesia Tahun 2025 berkisar antara US$ 3,8 - 4,5 million atau dengan pendapatan perkapita antara US$ 12.900 s/d US$ 16.100," katanya.
Dia menyebutkan berdasarkan kesepakatan yang terbangun dalam retreat di Bogor pada 21-22 Februari lalu, kementerian BUMN dan BUMN itu sendiri telah berkomitmen untuk mengambil peran aktif dalam semua akselerasi ekonomi nasional itu.
Komitmen itu melalui dukungan belanja modal sampai dengan tahun 2014 senilai Rp 836 triliun, yang terbagi dalam 475 proyek produksi dan dukungan infrastruktur di seluruh koridor ekonomi, dengan proyeksi serapan tenaga kerja sebanyak 6,6 juta orang. Pandu yakin sinergi ini tidak bertentangan dengan UU Nomor I tahun 1999 tentang Monopoli. Pihaknya juga yakin semua proses pengadaan barang dan jasa (PBJ) yang timbul nantinya dari aktivitas sinergi antar-BUMN itu tidak bertentangan dengan Peraturan Presiden Nomor 54/2010 tentang PBJ.
"Karena pengadaan barang dan jasa yang muncul dari aktivitas sinergi antar-BUMN ini sama sekali tidak menggunakan dana dari APBN, melainkan dari dana BUMN itu masing-masing. Jadi, proses pengadaan barang dan jasa itu cukup ditentukan dengan panduan yang ada di BUMN itu sendiri," katanya.
Pandu menyebutkan, sebelumnya telah dilakukan MoU sejenis yang melibatkan 110 BUMN dari 140 BUMN yang ada. Dengan demikian, maka tinggal 38 BUMN lagi yang belum melakukan MoU sejenis.
Mapping Assets
Pandu mengatakan pula selain melakukan sinergi antar-BUMN, pihaknya juga sedang merancang pembentukan holding antar-BUMN perkebunan, dan diharapkan pada semester ini, atau paling lambat bulan Juni 2011, konsep holding itu sudah bisa diaplikasikan. Saat ini pihaknya sedang menunggu kajian dari Kementerian Keuangan tentang nilai total aset semua BUMN perkebunan itu."Kami menunggu hasil pengkajian Kementerian Hukum dan HAM soal status hukum semua aset BUMN perkebunan itu," ujarnya.
Pihaknya berharap, untuk tahun 2012, Pulau Sumatera bisa dijadikan area untuk mapping assets semua BUMN perkebunan agar proses pembentukan holding tersebut bisa lancar, sekaligus bisa menjadi presen yang baik bagi pembentukan holding serupa terhadap BUMN yang berkantor di pulau lain di Indonesia. (hendrik hutabarat)Medan-BISNIS
0 comments:
Posting Komentar