Palm | Kelapa Sawit

Jakarta. Kelompok Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) meminta pemerintah memperbaiki produksi pangan dalam negeri untuk mengantisipasi kenaikan harga komoditas tersebut yang terjadi di kawasan Asia seperti dilaporkan Bank Pembangunan Asia (ADB).

Ketua KTNA Winarno Tohir di Jakarta, Jumat (6/5) mengatakan, pemerintah seyogianya tidak menganggap remeh peringatan ADB yang mengungkapkan harga pangan dunia naik lebih dari 30% dalam dua bulan pertama tahun ini mengancam jutaan orang Asia terjerumus ke dalam kemiskinan yang ekstrem dan memotong pertumbuhan ekonomi.

"Pengambil keputusan harus bertemu dan mengambil langkah. Saat ini kenaikan harga mulai terjadi. Kita sudah cek itu di Bali dan Jawa Barat," katanya.

Winarno menyebut kenaikan harga pangan akan mengancam daerah nonprodusen pangan di antaranya Bali, Kalimantan dan Sumatera apalagi saat ini komposisi produksi pangan 60% terpusat di Jawa dan 40% sisanya menyebar secara tidak merata di luar Jawa.

Menurut dia, pemerintah terkesan kurang perencanaan untuk memperbaiki produksi dalam negeri, padahal yang dibutuhkan petani hanya pembimbingan, pembinaan sehingga produksi meningkat sehingga tidak perlu impor lagi. "Petani bisa kok memenuhi kebutuhan dalam negeri bila ada pengawalan dari pemerintah, misalnya perbaikan irigasi, jalan, memperlancar arus barang, kredit bunga rendah, meningkatkan subsidi dan dukungan pasca panen," katanya.

Dia menyayangkan selama ini seakan-akan pemerintah memiliki disain besar pembangunan pertanian sehingga saat terjadi ancaman terhadap ketersediaan pangan maka solusi yang dilakukan adalah dengan melakukan impor. "Sedikit-dikit, impor, kapan majunya petani Indonesia,” katanya.

Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) juga meminta pemerintah mengantisipasi kenaikan harga pangan, jika tidak hati-hati kenaikan harga komoditas ini bakal memicu bertambahnya jumlah penduduk miskin. "Bank Pembangunan Asia (ADB) sudah mengingatkan kenaikan harga pangan 10 persen. Jika tidak hati-hati, kemiskinan akan bertambah dan kehidupan rakyat akan semakin sulit," kata Ketua Umum HKTI Prabowo Subianto.

Peluang Lokal
Sementara itu Kepala Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian Achmad Suryana mengatakan, kenaikan harga pangan di tingkat dunia, seperti gandum menjadi peluang bagi pangan lokal terutama umbi-umbian sebagai pengganti atau substitusi tepung terigu. "Pangan lokal melalui proses penepungan kini mempunyai peluang yang sangat menjanjikan," imbuhnya.
Selain terigu, Achmad Suryana menambahkan Indonesia kini didera masalah tingginya konsumsi beras per kapita penduduk sebesar 139,5 kg per kapita per tahun. Konsumsi itu sangat tinggi jika dibandingkan dengan konsumsi beras masyarakat Jepang yang hanya sebesar 60 kg per kapita per tahun dan Malaysia sebesar 80 kg per kapita per tahun.

Melihat tingginya permintaan beras, pemerintah menilai Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP) merupakan suatu langkah strategis untuk mencapai ketahanan pangan dan untuk menurunkan konsumsi beras masyarakat Indonesia.

Dalam rangka peningkatan pemanfaatan aneka ragam pangan lokal dan olahannya, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 22 tahun 2009 tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumberdaya Lokal. Ini bertujuan untuk memfasilitasi dan mendorong terwujudnya pengembangan bisnis dan industri pengolahan aneka pangan lokal sumber karbohidrat non beras dan non terigu, dan sumber protein nabati dan hewani.

Achmad juga menyebutkan, untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut, pemerintah dapat menggunakan pendekatan jalur ganda, yakni pertama, memprioritaskan pembangunan ekonomi berbasis pertanian dan pedesaan guna menyediakan lapangan kerja dan pendapatan.
Selain itu memenuhi pangan bagi kelompok masyarakat miskin dan rawan pangan melalui pemberian bantuan langsung agar tidak semakin terpuruk serta pemberdayaan agar mereka semakin mampu mewujudkan ketahanan pangannya secara mandiri.

Sementara itu guna memperbaiki produksi, lanjutnya, pemerintah berupaya untuk meningkatkan produktivitas pangan dengan memprioritaskan investasi dalam bidang riset dan pembangunan infrastruktur pertanian.