Jakarta - Pelaku usaha dalam negeri berkomitmen untuk berpartisipasi dalam proyek-proyek investasi master plan perluasan dan pembangunan ekonomi Indonesia (MP3EI) sebesar Rp1.350 triliun atau US$ 150 miliar.
Hal itu diungkapkan Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Suryo Bambang Sulisto dalam pemaparannya saat rapat kerja pemerintah dengan pengusaha nasional di Istana Bogor, Selasa (19/4).
"Kadin sebagai wadah yang mewakili seluruh kekuatan dunia usaha swasta nasional, antara lain Apindo, Gapensi, Gaikindo, REI, Asosiasi Batu Bara, Hipmi, Hippi, Asosiasi Perkebunan, dan lain-lain, dari catatan yang kami terima sementara ini, dengan ini menyatakan komitmen untuk melaksanakan investasi senilai Rp1.350 triliun atau kurang lebih sebesar US$150 miliar," ujar Suryo
Suryo menegaskan, angka tersebut bukan merupakan keseluruhan potensi investasi. Pasalnya minat investasi dari perusahaan-perusahaan UKM yang jumlahnya lebih 90% dari jumlah pengusaha Indonesia belum diinventarisir .
"Angka ini bisa saja menjadi lebih besar. Apalagi kendala-kendala birokrasi, regulasi dan bottleneck dapat diatasi, sehingga semua rencana investasi dapat diimplementasikan tanpa hambatan," jelas Suryo.
Dalam kaitan ini, ujar Suryo, perlu menjadi perhatian bersama bahwa proyek pembangunan infrastruktur memerlukan dukungan pendanaan pinjaman jangka panjang dengan bunga yang relatif rendah.
Di samping itu, Suryo menyebutkan, dunia usaha berharap pemerintah dapat merealisasikan kebijakan untuk mendukung pendanaan tersebut, dengan mempercepat berdirinya Bank Pembangunan Indonesia. Kadin dewasa ini sedang mempersiapkan konsep pendirian bank tersebut yang akan disampaikan dalam waktu dekat kepada pemerintah.
Kadin juga mendorong dan mengarahkan agar Institutional Investors dalam negeri, seperti lembaga-lembaga asuransi, pengelola dana pensiun dan jaminan sosial, untuk memulai penempatan dana-dananya pada deposito maupun instrumen-instrumen investasi yang bersifat jangka menengah (5 tahun) dan jangka panjang (10 tahun) dan tidak dalam jangka pendek (1 tahun) seperti kebiasaan saat ini.
"Hal ini akan lebih menjamin ketersediaannya dana-dana untuk membiayai proyek-proyek yang bersifat jangka menengah/panjang seperti proyek-proyek infrastruktur," tegasnya.
Selain itu, ujar Suryo, perlu dipertimbangkan pula alternatif pembiayaan lain seperti Development Bond (obligasi pembangunan) yang khusus ditujukan untuk pembangunan infrastruktur.
Suryo juga mneyampaikan, dunia Usaha memerlukan paradigma baru dalam kebijakan perpajakan yang tidak semata-mata tujuannya adalah meningkatkan penerimaan negera namun juga memiliki misi development, khususnya dalam pembangunan infrastruktur.
Suryo menyampaikan, dari hasil kesepahaman antar pengusaha, banyak hal yang ingin kami garis bawahi. Pertama terkait dengan ESDM, karena keamanan pasok energi di dalam negeri perlu dijadikan prasyarat utama dalam kebijakan pembangunan ekonomi jangka panjang. Energi perlu diperankan sebagai leverage (competitive advantage) untuk meningkatkan daya saing produk industri nasional serta dijadikan sebagai mesin penggerak pembangunan dan pengembangan ekonomi nasional.
"Sehingga the national supply chain akan terkoneksi dengan global supply chain. Untuk itu perlu dikembangkan mengubah paradigma energi yang semula Revenue Base menjadi economic growth engine, serta menekankan the industry follows the energy. Dengan demikian meningkatkan nilai tambah dalam supply chain di sektor energi," tutur Suryo.
Sumber: Mediaindonesia.com, 19 April 2011
0 comments:
Posting Komentar