Pontianak. Gabungan Pengusaha Perkebunan Indonesia (GPPI) Kalbar dituding minim dalam memberikan kontribusi bagi daerah. Namun hal ini dibantah, sebab total penyetoran pajak secara kalkulasi dalam setahun sangat besar.
“Tiap tahun total dana investasi perkebunan yang bergulir di Kalbar mencapai Rp 5 triliun. Produksi penjualan CPO semua dikenakan pajak penghasilan maupun pertambahan nilai. Belum termasuk pajak PBB. Jadi sangat besar kontribusi pajak pelaku usaha perkebunan. Meski pajak tersebut masuk ke Pusat tapi daerah juga mendapatkan persentasenya,” kata Ilham Sanusi, ketua II GPPI Kalbar.
Investasi perkebunan memberikan efek dominan bagi perkembangan ekonomi masyarakat. Sehingga mampu menjadi objek pajak potensial dan berkontribusi untuk meningkatkan pendapatan daerah.
Ilham mengatakan multi efek keberadaan perusahaan perkebunan sangat berpengaruh besar terhadap perekonomian daerah. Antara lain membuka lapangan pekerjaan untuk masyarakat. Atas tenaga kerja yang terserap mampu menciptakan wajib pajak.
Belum lagi pajak ekspor hingga mencapai Rp 500 miliar. Maka tidak ada alasan jika menyebutkan perkebunan di Kalbar berkontribusi minim buat daerah. “Bahkan Kalbar memperoleh multiplayer effect. Akibatnya, sektor riil jadi bangkit,” katanya.
Ilham menambahkan seiring bergeraknya perekonomian di daerah perkebunan secara otomatis mampu menciptakan unit usaha baru. Sehingga tercipta ekonomi riil di masyarakat. Sementara menggerakkan ekonomi riil bukan pekerjaan gampang. Maka sebetulnya yang kalangan pengusaha butuhkan adalah dukungan berinvestasi dari pemerintah.
“Ketika ekonomi masyarakat maju bakal menghidupkan roda perekonomian. Atas daya beli yang meningkat tentu menjadi pintu peluang usaha baru. Misal kebutuhan sandang pangan akan menciptakan usaha perdagangan. Arus uang menjadi mengalir dan semua berujung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat,” kata Ilham.
Menurut Ilham, pada intinya pelaku usaha sangat berkomitmen untuk memberikan kontribusi bagi daerah. Serta kepada masyarakat secara langsung melalui program corporate sosial responsibility (CSR).
GPPI pun membantah jika mereka membuat jalan dan jembatan rusak. Akibat truk-truk perusahaan perkebunan sawit yang melintas. Jalanan yang dilalui merupakan jalan umum di mana perusahaan sawit pun punya kontribusi, yaitu membayar pajak. Sehingga yang perlu diperhatikan pemerintah bagaimana meningkatkan kualitas jalan. “Jangan jalan rusak dikatakan akibat truk-truk sawit,” tambahnya. (arm)
(sumber :Harian EQUATOR kalbar)
“Tiap tahun total dana investasi perkebunan yang bergulir di Kalbar mencapai Rp 5 triliun. Produksi penjualan CPO semua dikenakan pajak penghasilan maupun pertambahan nilai. Belum termasuk pajak PBB. Jadi sangat besar kontribusi pajak pelaku usaha perkebunan. Meski pajak tersebut masuk ke Pusat tapi daerah juga mendapatkan persentasenya,” kata Ilham Sanusi, ketua II GPPI Kalbar.
Investasi perkebunan memberikan efek dominan bagi perkembangan ekonomi masyarakat. Sehingga mampu menjadi objek pajak potensial dan berkontribusi untuk meningkatkan pendapatan daerah.
Ilham mengatakan multi efek keberadaan perusahaan perkebunan sangat berpengaruh besar terhadap perekonomian daerah. Antara lain membuka lapangan pekerjaan untuk masyarakat. Atas tenaga kerja yang terserap mampu menciptakan wajib pajak.
Belum lagi pajak ekspor hingga mencapai Rp 500 miliar. Maka tidak ada alasan jika menyebutkan perkebunan di Kalbar berkontribusi minim buat daerah. “Bahkan Kalbar memperoleh multiplayer effect. Akibatnya, sektor riil jadi bangkit,” katanya.
Ilham menambahkan seiring bergeraknya perekonomian di daerah perkebunan secara otomatis mampu menciptakan unit usaha baru. Sehingga tercipta ekonomi riil di masyarakat. Sementara menggerakkan ekonomi riil bukan pekerjaan gampang. Maka sebetulnya yang kalangan pengusaha butuhkan adalah dukungan berinvestasi dari pemerintah.
“Ketika ekonomi masyarakat maju bakal menghidupkan roda perekonomian. Atas daya beli yang meningkat tentu menjadi pintu peluang usaha baru. Misal kebutuhan sandang pangan akan menciptakan usaha perdagangan. Arus uang menjadi mengalir dan semua berujung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat,” kata Ilham.
Menurut Ilham, pada intinya pelaku usaha sangat berkomitmen untuk memberikan kontribusi bagi daerah. Serta kepada masyarakat secara langsung melalui program corporate sosial responsibility (CSR).
GPPI pun membantah jika mereka membuat jalan dan jembatan rusak. Akibat truk-truk perusahaan perkebunan sawit yang melintas. Jalanan yang dilalui merupakan jalan umum di mana perusahaan sawit pun punya kontribusi, yaitu membayar pajak. Sehingga yang perlu diperhatikan pemerintah bagaimana meningkatkan kualitas jalan. “Jangan jalan rusak dikatakan akibat truk-truk sawit,” tambahnya. (arm)
(sumber :Harian EQUATOR kalbar)
0 comments:
Posting Komentar