Palm | Kelapa Sawit

SPKS (Serikat Petani Kelapa Sawit) memperkirakan konflik dalam perkebunan kelapa sawit pada tahun-tahun kedepannya akan terus naik. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal, yaitu terkait dengan target pemerintah untuk produksi nasional hingga 40 juta ton CPO/tahun dengan model strategi pengembangannya adalah ekspansi skala luas hingga tahun 2015.

Kami mempelajari dari kasus demi kasus, konflik yang sering terjadi sangat tinggi di saat kepemilikan lahan milik perusahaan besar tumpang tindih dengan tanah-tanah milik rakyat, kata Koordinator Forum Nasional SPKS, Mansuetus Darto.
Penyebab lainnya, kebijakan revitalisasi perkebunan dengan menganut pola manajemen satu atap di mana seluruh kredit petani akan dikelola seluruh nya oleh perusahaan hingga memiliki kewenangan untuk memanen hasil produksi petani.
Kejadian yang sering terjadi hingga berujung pada konflik adalah tidak adanya transparansi besaran kredit dan hasil produksi yang menurun hingga berujung pada rendahnya pendapatan para petani.

Kebijakan moratorium pada kawasan hutan dan lahan gambut juga akan membuat perusahaanmenggeser wilayah pengelolaan dan pembangunan perkebunan dari wilayah ini ke wilayah kelola rakyat seperti lahan pangan atau hutan adat yang berada di luar obyek moratorium, sehingga rawan terjadi konflik.

Selain sebagai target nasional dan kepentingan usaha para pengusaha perkebunan, hal ini juga diperparah oleh aparatur pemerintahan daerah dengan mengeluarkan izin perkebunan kelapa sawit yang bermakna politis sebagai balas jasa dukungan politik dalam pilkada.

SPKS melakukan kajian sejak tahun 2010 dan hasilnya adalah perusahaan kelapa sawit yang memiliki konsesi paling luas di Indonesia yang paling banyak berkonflik dengan masyarakat. Beberapa perusahaan besar tersebut yakni Wilmar Group dengan anak perusahaan PT. Asiatik Persada di kabupaten Batanghari, Jambi. Pada tahun 2006, Wilmar menguasai 400.000 ha atau menguasai 6% dari luasan lahan milik swasta.
Begitu juga halnya dengan Sinar Mas, perusahaan besar yang memiliki konsesi seluas 4% dari luas perkebunan swasta pada tahun 2006. Begitupun halnya perusahaan kebun milik Salim dengan perusahaan Kebun Ganda Prima yang masih berkonflik dengan petani dan masyarakat adat suku dayak di kabupaten Sanggau di kalbar. (Sn)