Palm | Kelapa Sawit

Jum’at, 7 Mei 2010 15:05
Cegah Konflik Lanjutan,
Kemendagri Didesak Segera Tuntaskan Tata-batas Riau-Sumut

Masalah tata-batas Riau-Sumut telah memicu konflik berdarah di Rohul, karena itu, Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Rohul mendesak Kemendgari menuntaskannya.

Riauterkini-PASIRPANGARAIAN-Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan (Kadishutbun) Kabupaten Rokan Hulu (Rohul). Desak Menteri Dalam Negeri (Mendagri), secepatnya selesaikan masalah tapal batas Kabupaten Rohul, antara Desa Batangkumu dengan Desa Sungai Korang Padanglawas Sumatera Utara (Sumut).

Kadishutbun Rohul, Drs M.Munif M.Si, menanggapi aksi demo, Kamis (6/5/10), dalam keterangannya kepada Riauterkini mengaku, pihak Pemkab Rohul dan pihak Propinsi Riau, sudah berkali-kali melaporkan sengketa tata batas itu ke Mendagri, Gamawan Fauzi SH.MM. Namun tidak ada titik terang dan kabar menggembirakan hingga saat ini,

"Kita selalu dipersalahkan masyarakat, padahal wewenang tata batas propinsi, merupakan wewenang Mendagri," jelas M Munif, dikantornya, Jum'at (7/5/10).

Disinggung mengenai kawasan hutan lindung Mahato dan Hutan Produksi terbatas (HPT), yang semula luasnya sekitar 30.000 hektar. Pihaknya mengaku, hutan lindung Mahato dan HPT dulunya memang ada. Namun sekarang sudah menjadi perkebunan. Baik dikelola perusahaan, maupun dikelola oleh masyarakat.

"Kita sudah tidak mengetahui lagi mana hutan lindung. Karena sudah menjadi perkebunan. Sehingga kita minta Mendagri agar secepatnya selesaikan tata batas itu," harap Munif.

Dibeberapa kawasan yang ada diMahato. Informasi dari masyarakat Kecamatan Tambusai dan Tambusai utara. Hutan Lindung dan HPT, sudah tidak bisa dibedakan lagi. Karena hutan lindung sudah berubah jadi perkebunan, bahkan sudah berdiri Pabrik Kelapa Sawit (PKS).***(zal)