Palm | Kelapa Sawit

Rabu, 10 Desember 2008 | 19:28 WIB

PONTIANAK, RABU - Memperingati Hari Hak Asasi Manusia (HAM) Sedunia, Rabu (10/12), sekitar 150 massa dari 24 elemen petani, buruh, pedagang kaki lima, mahasiswa, dan lembaga swadaya masyarakat yang tergabung dalam Persatuan Rakyat Kalimantan Barat (PRKB) berdemonstrasi di Bundaran Tugu Digulis, Pontianak. Mereka menyerukan penghentian pelanggaran HAM berupa perampasan tanah rakyat yang selama ini menggunakan kedok investasi dan ekspansi perkebunan sawit skala besar.

"Pemerintah selama ini justru mendukung terjadinya pelanggaran HAM berupa pengambilan hak-hak rakyat atas tanah dengan dalih investasi dan ekspansi kebun sawit. Sudah saatnya pemerintah mengembalikan lagi hak-hak atas tanah untuk rakyat," kata Koordinator PRKB Ali Nafiah.

Koordinator aksi Sahid menyebutkan, perkebunan sawit sudah menjadi momok yang menakutkan bagi petani karena perkebunan itu bisa merenggut tanah yang selama ini diusahakan petani.

Ketua Serikat Petani Kelap a Sawit (SPKS) Sekadau Jaelani menyatakan, selama ini ekspansi perkebunan sawit besar-besara n cenderung merugikan petani. Pasalnya, ketika tanah yang diusahakan petani secara turun-temurun itu dikonversi untuk kebun sawit, tanah tersebut tidak akan kembali ke petani meski masa hak guna usaha (HGU) untuk perkebunan sawit itu habis dalam 25 tahun.

"Keberadaan undang-undang investasi yang diterbitkan setahun lalu semakin mengancam hak petani atas tanah karena ketentuan pemberian HGU semakin lama, yakni 95 tahun," katanya.

Menurutnya, kalaupun pemerintah tetap mengembangkan perkebunan kelapa sawit, pemerintah harus mendorong pola kemitraan mandiri. Pola ini diyakini lebih memberikan posisi tawar bagi petani dalam mengusahakan tanahnya, serta tetap memberikan kepastian hak petani atas tanah.

Dalam catatan Kompas, ekspansi perkebunan sawit tidak hanya menimbulkan konflik dengan petani, tetapi juga terindikasi merambah sebagian kawasan hutan. Seperti dilansir Walhi Kalbar dan Kontak Borneo beberapa waktu lalu, sejumlah 62 izin perkebunan kelapa sawit di tiga kabupaten di Kalimantan Barat terindikasi diterb itkan di atas kawasan hutan, tanpa melalui prosedur pelepasan dari Menteri Kehutanan RI. Total areal hutan yang di atasnya diterbitkan izin perkebunan itu diperkirakan mencapai 430.810 hektar.

Dari areal hutan itu, sekitar 14.724 hektar di antaranya merupakan kawasan hutan lindung dan 1.310 hektar kawasan taman nasional.