Palm | Kelapa Sawit

Sebelumnya pemerintah berencana mengubah PMK itu dengan menurunkan ambang maksimal kenaikan tarif BK menjadi 650 dolar AS per ton. Alasan waktu itu, karena nilai tukar rupiah tengah melemah hingga Rp12.000 per dolar AS. Mulai November 2008 hingga kini, pemerintah menetapkan bea keluar 0 persen.

Bayu mengatakan, saat ini situasinya berbeda karena nilai tukar rupiah sudah menguat menjadi sekitar Rp10.500-10.800 per dolar AS sehingga daya saing ekspor menurun. “Bulan-bulan ini kita masih sangat mengharapkan ekspor bisa didorong karena berbagai alternatif ekspor lainnya masih mengalami kesulitan,” kata Bayu.

Pemerintah juga akan menyeimbangkan kepentingan peningkatan ekspor serta upaya menjaga harga minyak goring di dalam negeri. “Semua kepentingan harus bisa dipertimbangkan. Karena ada dua faktor yang dipertimbangkan untuk menetapkan bea keluar, yakni di harga di luar negeri dan dalam negeri,” kata Bayu.

Bayu menambahkan, Indonesia adalah negara eksportir utama CPO. Sehingga sistem penerapan tarif bea keluar secara progresif bisa menjadi sinyal bagi pengusaha untuk turut menjaga harga. Pengusaha bisa menghitung, jika harga terus naik, akan terkena bea keluar. “Dia seperti ada self control,” kata Bayu. Tarif progresif ini diharapkan bisa turut menstabilkan harga komoditas ini.

Bayu memprediksi, untuk Juni nanti harga CPO akan sedikit meningkat karena mulai ada optimisme di pasar dunia. Apalagi, penurunan penjualan mobil ternyata tidak sedrastis yang dibayangkan. Industri makanan juga mulai bertumbuh. “Empat bulan kemarin ada penurunan di berbagai bidang, sekarang mulai berbalik,” katanya. (sof/ekk)