Palm | Kelapa Sawit

Undang – undang no 18 tahun 2004 tentang perkebunan telah mengamanatkan, perkebunan adalah segala kegiatan yang mengusahakan tanaman tertentu pada tanah dan atau media tumbuhnya adalah ekosistem yang sesuai, mengolah dan memasarkan barang dan jasa hasil tanaman dengan bantuan ilmu pengetahuan dan teknologi, permodalan serta manajemen untuk mewujudkan kesejahteraan bagi pelaku usaha perkebunan

Berangkat dari konsep inilah dan dalam rangka mewujudkannya sesuai dengan potensi yang dimiliki Riau, maka pembangunan perkebunan, termasuk sub sector kelapa sawit lebih didasarkan kepada kondisi alam dan potensi, serta peluang yang dimiliki Riau.hal ini disampaikan oleh Gubernur Riau, H. M Rusli Zainal SE.MP dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan oleh Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Riau, Akmal JS.

Didukung oleh pembangunan Pabrik Kelapa Sawit (PKS) sebanyak 126 unit, Pabrik Minyak Kelapa (PMK) sebanyak 14 unit, pabrik crumb rubber (karet) sebanyak 14 unit dan pabrik kakao sebanyak 2 unit. Dan ini menyebabkan peningkatan pada pajak bumi dan bangunan untuk subsektor perkebunan, pada tahun 2006 mencapai Rp. 64,14 milyar dan pada tahun 2007 menjadi Rp. 72,78 milyar dengan luasan 1.1 juta hektar.

Gubernur berharap guna mendorong usaha perkebunan terutama perkebunan sawit di Riau, karena negeri ini sangat potensial untuk mengembangkan jenis tanaman meminta kepada Menteri agar mengkoordinir pengelolaan bidang perkebunan ini.

Sementara itu Menteri Pertanian Anton Apriyantono menyatakan pemerintah tengah mempertimbangkan untuk meneruskan Program PIR (Perkebunan Inti Rakyat) Transmigrasi, menyusul suksesnya program tersebut disejumlah perusahaan swasta nasional, salah satunya Asian Agri (AA) Grup.

“Alhamdullilah, ternyata program seperti ini (PIR Trans) bermanfaat bagi masyarakat. Jadi kami akan pikirkan program baru dan senafas dengan yang sekarang telah berjalan dengan baik “ ujar Mentan saat berdialog dengan petani binaan Asian Agri dikebun Buatan, Kabupaten Siak, Riau, Selasa (20/5) lalu.

Dikatakannya, Departemen Pertanian akan segera berkoordinasi dengan Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Depnakertrans) selaku instansi yang juga terkait langsung dengan Program PIR Trans , “ Kami akan melanjutkannya dan merumuskan program seperti ini agar semakin baik “, ujar Anton.

Secara khusus Mentan Anton Apriantono memuji langkah Asian Agri Grup yang berhasil mengembangkan pola kemitraan dengan petani melalui pola kemitraan dengan petani melalui pola plasma dan KKPA (Kredit Koperasi Primer Anggota). Keberhasilan PIR Trans khususnya petani yang dibina oleh Asian Agri menurut Mentan, jauh lebih baik dari petani sawah di pulau Jawa.

Saat ini Asian Agri Grup membina lebih dari 27 ribu Kepala Keluarga (KK) petani di Provinsi Riau dan Jambi, dari total areal lahan kelapa sawit seluas lebih kurang 150 ribu hektar, sepertiganya atau sekitar 50 ribu hektar adalah milik petani PIR Trans dan KKPA.

Salah seorang petani binaan Asian Agri, Parjan bercerita kepada Tabloid Plasma, hidupnya drastis berubah setelah bermitra dengan Asian Agri, dahulunya ia bekerja serabutan, kadang jadi kuli dan supir di kampung halamannya, tetapi setelah dia mengikuti program PIR Trans, sekarang ia memiliki beberap hektar kebun kelapa sawit yang dijadikannya sebagai sumber penghidupan dan dari hasil kebunnya ini ia mampu menyekolahkan anak – anaknya membeli mobil dan rumah.

Berkaca dari keberhasilan dirinya dan rekan sesama petani PIR Trans Asian Agri, Parjan berharap pemerintah pemerintah kembali mengulirkan program serupa PIR Transmigrasi. “ Saya ingin rakyat dipulau Jawa hidupnya juga makmur dan sama beruntungnya dengan kami – kami di Riau ini ” katanya.

Keinginan dan harapan Parjan dan rekan – rekan itu ternyata tidak bertepuk sebelah tangan, Menteri Pertanian mengaku akan segera meresponya, “ Terimakasih atas usulan yang bagus ini, kita sudah tampung semua masukan dari bapak – bapak petani sawit, “ ujar Anton.

(Tulisan ini dikutip dari majalah media perkebunan. Untuk berlangganan klik disini)