Palm | Kelapa Sawit

Jakarta, Kompas - Sejumlah pengusaha China, khususnya dari Provinsi Guangdong, dan pengusaha Indonesia menandatangani nota kesepahaman kerja sama investasi dengan total nilai 597 juta dollar AS.

Penandatanganan nota kesepahaman untuk 20 proyek di berbagai bidang itu dilakukan di Jakarta, Kamis (4/9), dengan disaksikan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Muhammad Lutfi, Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia MS Hidayat, dan Wakil Sekretariat ASEAN Pushpanathan.

Sebelumnya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bertemu dengan Sekretaris Partai Komunis China Wang Yang di Kantor Presiden, Jakarta. Presiden Yudhoyono mengundang pengusaha China untuk menjalin kerja sama di sektor energi, listrik, perkebunan, pertanian, pangan, pembangunan infrastruktur, dan perdagangan.

Wang datang ke Indonesia bersama 1.000 anggota delegasi, di antaranya terdapat sebanyak 400 pengusaha.

Juru Bicara Kepresidenan Dino Patti Djalal seusai pertemuan mengatakan, Presiden menekankan pentingnya kemitraan strategis Indonesia-China dan komitmen Indonesia mencapai target 30 miliar dollar AS dalam hubungan perdagangan dengan China pada tahun 2010.

Dari data Kadin Indonesia, kerja sama perdagangan Indonesia-China tahun 2007 mencapai 25,01 miliar dollar AS. Ekspor Indonesia ke China sebesar 12,4 miliar dollar AS, sedangkan impor dari China sebesar 12,61 miliar dollar AS.

Lutfi dalam sambutannya meyakinkan pengusaha China bahwa Indonesia sudah mulai produnia usaha. Pertumbuhan ekonomi sangat penting untuk menciptakan lapangan kerja.

”Indonesia kaya sumber daya alam luar biasa. Sebagai penghasil 17 juta ton minyak sawit, Indonesia menjadi nomor satu terbesar di dunia,” ujar Lutfi.

Indonesia menempati posisi kedua terbesar di dunia sebagai penghasi>w 9638mw 9738m

Lutfi menegaskan, tantangan ke depan adalah mengubah pola pikir. Tidak lagi menjual barang mentah, tetapi menjual barang setengah jadi atau justru barang jadi bernilai tambah.

Menurut Ketua Umum Kadin MS Hidayat, investor dari China diharapkan membangun pabrik pengolahan untuk memproduksi barang setengah jadi atau barang jadi bernilai tambah tinggi.

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia Sofjan Wanandi lebih menekankan agar semua pihak, terutama pemerintah, bisa menciptakan iklim investasi yang baik agar nota kesepahaman segera direalisasikan menjadi proyek-proyek yang nyata.

Di lain sisi, ujar Sofjan, pemerintah juga harus menyelesaikan pekerjaan rumah, seperti tidak memaksa investor untuk mendirikan pabrik di kawasan industri, pasokan energi, dan infrastruktur. (OSA/INU)