Palm | Kelapa Sawit

Paser, 11 Desember 2007. Kabupaten Paser menjadi Ikon kalimantan Timur dalam perkebunan kelapa sawit sejak tahun 1980 an. Kabupaten Paser menjadi kabupaten pertama di bumi kaltim dalam pembukaan lahan perkebunan kelapa sawit oleh perusahaan perkebunan milik negara (BUMN). Saat ini, sebagian perkebunan rakyat sedang siap untuk diremajakan karena kondisinya tidak produktif lagi atau sudah tua dan sebagiannya lagi sedang menikmati produktifitas tanamannya.

Namun sangat disayangkan, petani kelapa sawit yang sedang menikmati masa produktif dari hasil penjualan Tandan Buah Segar (TBS) yang banyak tapi tidak di imbangi dengan kemampuan pabrik. Sehingga petani tidak bisa menikmati hasil panennya dengan hasil yang layak. Kondisi ini dapat dilihat dengan TBS banyak yang mangkir di pinggir jalan, antrian di pabrik dan bahkan ada pabrik yang tutup. Perlu di ketahui, pada tahun-tahun sebelumnya; hal seperti ini seringkali terjadi. Bahkan banyak petani petani yang sudah menilai masalah ini sebagai masalah alam karena selalu terjadi setiap tahunnya dan tidak ada penyelesaiannya. Pada tahun sebelumnya, banyak TBS yang busuk dan bahkan dibakar begitu saja oleh petani karena frustrasi dengan keadaan ini. Lagi-lagi alasannya waktu itu adalah terjadinya Overload atau kapasitas pabrik tidak mampu lagi menampung hasil panen petani. Petani setiap tahunnya merugi dengan kondisi ini. Dalam hitungan ekonomi, petani merugi jika terjadi panen besar. Walaupun harga TBS saat ini Rp. 1000 - Rp. 1100 tetap saja petani dalam kondisi-kondisi seperti sebelumnya, karena petani harus membayar uang antrian (untuk tunggu/antri sopir angkut TBS satu ret saat ini sebesar Rp. 300.000, di tambah ongkos angkut TBS Rp. 70-Rp 100/ kg dari kebun-pabrik, ongkos nimbang dan muat Rp. 10/ Kg, Upah panen Rp. 100/kg). ketika panen meledak, terkadang petani dikenakan sortasi yang dibuat secara sepihak oleh perusahaan bahkan dulu pernah petani kelapa sawit dipatok hanya 100 Tandan Sawit / petani, oleh karena kapasitas pabrik yang tidak bisa menampung hasil panen kelapa sawit petani.

Diakui bahwa, persoalan pabrik bukanlah satu-satunya masalah ekonomi petani, tetapi lebih kepada tatakelola perkebunan sawit yang sangat buruk. Kekurangan pabrik adalah salah satu faktor yang membelitkan ekonomi petani.

Luasan perkebunan kelapa sawit dikabupaten paser saat ini sekitar 65.000 Ha, belum terhitung luas kebun kelapa sawit petani swadaya murni. Dari luasan itu, hanya 4 pabrik kelapa sawit yang ada dikabupaten paser. Tiga diantaranya adalah milik PTPN XIII; pabrik di Long Kali dengan kapasitas 60 Ton/ Jam, Pabrik semuntai dengan kapasitas 30 Ton/ Jam dan Pabrik Long Pinang dengan kapasitas 60 Ton/ Jam dan satu pabrik milik swasta dengan kapasitas 30 Ton/ Jam. Jika dihitung seluruh Kapasitas pabrik yang ada tersebut adalah 180 Ton/ Jam. Bahkan TBS dari PT. PRADIKSI GUNATAMA dan kabupaten lainnya pun masuk ke 4 pabrik ini maka terjadi overload. Ini baru merupakan salah satu dari sekian masalah yang membuat petani menjerit dari persoalan ekonominya.

Kondisi ini juga menunjukkan bahwa kalimantan timur tidak memiliki desain pengelolaan perkebunan yang lebih baik. Perusahaan dan pemerintah hanya menginginkan pembukaan lahan perkebunan tetapi tidak pernah memikirkan persoalan petani kelapa sawit. Ada dua hal yang menjadi masalah dalam perkebunan kelapa sawit saat ini ; Masalah pertama adalah persoalan konflik lahan perkebunan antara perusahaan dan masyarakat serta masalah yang kedua adalah tata kelola perkebunan yang sudah dibangun termasuk persoalan kesejahteraan petaninya. Kalimantan timur belum selesai dalam dua masalah tersebut tetapi terus rakus membuka perkebunan kelapa sawit. Pemerintah dan juga perusahaan sebaiknya harus melakukan renegosiasi terhadap persoalan-persoalan petani dan masyarakat lokal. Sehingga perkebunan kelapa sawit tidak dinilai sebagai ambisi untuk mencapai Indonesia pengeksport CPO terbesar di dunia semata dan pemerintah sebagai pelayan kepentingan imperialisme.

Jika melihat gelagat pemerintah saat ini dengan program revitalisasi perkebunan dengan terinkludnya ekspansi dalam program revitalisasi tersebut bisa dinyatakan memperparah bagi kehidupan petani. Misalnya di kabupaten paser, dalam program revitalisasi akan dibuka baru seluas 80.000 Ha hingga tahun 2010. ekspansi ini tentu saja mengagetkan bagi petani karena perkebunan yang ada saja saat ini tidak terkelola dengan baik seperti kekurangan pabrik dan kesejahteraan petani belum ada. Belum lagi persoalan infrastruktur yang rusak di dalam perkampungan trans yang belum diselesaikan oleh pemerintah maupun perusahaan. Terasa percuma untuk ekspansi baru, jika perkebunan yang sudah dibangun saja masih ngawur manajemennya.

Karena itu, Serikat Petani Kelapa Sawit Kalimantan Timur menegaskan :
1. Segera selesaikan kekurangan pabrik kelapa sawit di kabupaten paser.
2. Segera dibuat perda perkebunan yang melibatkan petani kelapa sawit yang berpihak pada kesejahteraan dan keadilan untuk petani kelapa sawit.
3. Libatkan Petani dalam menentukan harga.
4. Stop monopoli salah satu perusahaan dalam pembangunan pabrik dikabupaten paser.
5. stop pembukaan perkebunan baru, perbaiki tata kelola perkebunan kelapa sawit yang sudah ada (di dalamnya termasuk persoalan konflik yang sekarang masih berlangsung dan kesejahteraan serta keadilan untuk petani).
6. Pembukaan Perkebunan harus didasari persetujuan bebas tanpa paksa.
7. Pihak perkebunan dan pabrik kelapa sawit harus berkomitmen akan transparansi dan bertanggungjawab.