Palm | Kelapa Sawit

Direksi BUMN khususnya bi­dang perkebunan, diminta menjaga aset BUMN karena me­rupakan bagian aset negara. Meskipun saat ini ada beberapa BUMN yang terlibat konflik ke­pemelikan aset berupa tanah de­ngan masyarakat.

Ia meyakini jika ada proyek BUMN masuk ke suatu wilayah ma­ka diharapkan bisa membe­ri­kan manfaat kepada masya­rakat. Walaupun ada saja po­tensi gesekan dengan masya­rakat sekitar.
"Misalnya PTPN II hadir di Sumatera Utara pasti mempunyai misi khusus untuk me­ngembangkan perkebunannya. Nah, kalau sampai kemudian masyarakat ada yang mela-ku­kan klaim harus bisa dijelaskan dengan baik agar misi perkebunan itu tidak terganggu," ujar Menteri Keuangan Agus Marto-wardojo di Kantor Kementerian Keuangan Jalan Wahidin Raya Jakarta, Rabu (25/1).

Agus mencontohkan jika ada BUMN yang bekerja di bi­dang perkebunan kemudian berkonflik dengan masyarakat, ia meyakini BUMN-BUMN tersebut memiliki dasar hukum se­perti adanya Hak Guna Usaha (HGU) atau Hak Guna Bangunan (HGB) yang jelas.

"Jadi saya sangat mengha­rapkan agar direksi BUMN ber­sama Pemda dapat menyelesai­kan masalah itu dengan ma­syarakat," serunya.

Mantan Dirut Bank Mandiri ini berpesan jika dasar hukum aset seperti HGU atau pun HGB sudah jatuh masa tempo, maka ada kewajiban bagi pihak direksi BUMN selaku pengelola harus menjaga aset negara.

"Pengelolaannya ada di ba­wah direksi dan komisaris PT Persero itu jadi PT Persero itu ha­rus menjaga karena diakhir daripada semua kasus ini, itu adalah aset negara yang sudah di pisahkan, artinya itu merupakan investasi negara di situ, jadi jangan sampai nanti negara dirugikan," tandas

Sumber : Detik | Jakarta | Jurnal Medan