JAKARTA- Kementerian Pertanian terus menggalakkan Pedoman Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (Indonesian Sustainable Palm Oil/ISPO) untuk menghalau kampanye negatif terhadap industri perkebunan kelapa sawit nasional.
"Kita terus memakai strategi ini (ISPO) tidak untuk meminta mereka (pengampanye negatif) menyetujui," kata Direktur Tanaman Tahunan Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian, Rismansyah Danasaputra, di Jakarta, Senin (26/9).
Dia mengatakan perusahaan kelapa sawit dan pemerintah berbuat lebih dulu dengan prosedur ISPO, sebelum melawan kampanye negatif terhadap industri sawit nasional.
"Setelah berjalan satu atau dua tahun kita undang mereka untuk datang dan melihat perkembangannya. Kalau mereka masih berkampanye negatif, kita hantam (dalam pertemuan) WTO," kata Rismansyah.
Rismansyah mencontohkan Australia telah mengeluarkan aturan terkait Rancangan Undang-Undang Standar Pangan pada 2010 tentang pelabelan setiap kemasan yang mengandung minyak sawit.
"(Aturan) itu kan diskriminatif. Dasarnya Apa? Kalau bicara kolesterol, kita harus buktikan dulu," katanya.
Proses sertifikasi ISPO, menurut Rismansyah, harus selesai pada 2015 dan sampai Desember 2011 ditargetkan 10 perusahaan telah memperoleh sertifikat.
Pemerintah Indonesia telah melakukan kampanye mengenai perkebunan kelapa sawit berkelanjutan di beberapa negara seperti Finlandia, Italia, Belanda, dan China pada 2010. Sedangkan pada 2011, kampanye dilakukan di Spanyol, Perancis, dan Amerika Serikat.
Prosedur ISPO bertujuan untuk memantapkan sikap Indonesia untuk memproduksi minyak kelapa sawit berkelanjutan sesuai tuntutan masyarakat global sekaligus mendukung komitmen dalam pelestarian sumber daya alam dan fungsi lingkungan hidup.
Berdasarkan ISPO, perusahaan perkebunan kelapa sawit harus memenuhi tujuh prinsip, 41 kriteria, dan 28 indikator sebelum memperoleh sertifikasi ISPO.(ant/hrb)ID
"Kita terus memakai strategi ini (ISPO) tidak untuk meminta mereka (pengampanye negatif) menyetujui," kata Direktur Tanaman Tahunan Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian, Rismansyah Danasaputra, di Jakarta, Senin (26/9).
Dia mengatakan perusahaan kelapa sawit dan pemerintah berbuat lebih dulu dengan prosedur ISPO, sebelum melawan kampanye negatif terhadap industri sawit nasional.
"Setelah berjalan satu atau dua tahun kita undang mereka untuk datang dan melihat perkembangannya. Kalau mereka masih berkampanye negatif, kita hantam (dalam pertemuan) WTO," kata Rismansyah.
Rismansyah mencontohkan Australia telah mengeluarkan aturan terkait Rancangan Undang-Undang Standar Pangan pada 2010 tentang pelabelan setiap kemasan yang mengandung minyak sawit.
"(Aturan) itu kan diskriminatif. Dasarnya Apa? Kalau bicara kolesterol, kita harus buktikan dulu," katanya.
Proses sertifikasi ISPO, menurut Rismansyah, harus selesai pada 2015 dan sampai Desember 2011 ditargetkan 10 perusahaan telah memperoleh sertifikat.
Pemerintah Indonesia telah melakukan kampanye mengenai perkebunan kelapa sawit berkelanjutan di beberapa negara seperti Finlandia, Italia, Belanda, dan China pada 2010. Sedangkan pada 2011, kampanye dilakukan di Spanyol, Perancis, dan Amerika Serikat.
Prosedur ISPO bertujuan untuk memantapkan sikap Indonesia untuk memproduksi minyak kelapa sawit berkelanjutan sesuai tuntutan masyarakat global sekaligus mendukung komitmen dalam pelestarian sumber daya alam dan fungsi lingkungan hidup.
Berdasarkan ISPO, perusahaan perkebunan kelapa sawit harus memenuhi tujuh prinsip, 41 kriteria, dan 28 indikator sebelum memperoleh sertifikasi ISPO.(ant/hrb)ID
0 comments:
Posting Komentar