Palm | Kelapa Sawit

Jakarta - Perusahaan sawit dan turunannya, Wilmar Group akan menggelontorkan dana investasi sebesar USD900 juta untuk membangun pabrik yang akan memproduksi olahan turunan minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO). Rencananya, dana tersebut direalisasikan dalam waktu dua tahun ke depan.

Menteri Perindustrian MS Hidayat mengatakan, Wilmar akan membangun sebanyak lima sampai enam pabrik hilir CPO di Indonesia.

"Mereka berminat mengalihkan rencana investasinya dari Malaysia dan China. Rencana itu menyusul adanya regulasi baru terhadap hilirisasi agrobisnis, seperti CPO. Wilmar berjanji mau investasi sebesar USD900 juta untuk membangun 5-6 pabrik hilir CPO di Indonesia dalam waktu dua tahun. Rencananya, realisasi dibagi dua mulai tahun ini," kata Menperin di Jakarta, Senin (7/2/2011).

Untuk membangun pabrik, kata Menperin, Wilmar meminta kepastian regulasi dari pemerintah Indonesia. Wilmar, tutur Menperin, meminta penyikapan fiskal yang akan diperoleh sebagai insentif dari investasi tersebut.

"Saya mengusulkan agar mereka menghubungi Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Secara prinsip, saya setuju adanya penyikapan fiskal dan nonfiskal untuk hilirisasi. Termasuk juga, insentif dan disinsentif, serta mengacu pada revisi PP Nomor 62," ujar Menperin.

Menperin pun mengusulkan agar Wilmar mau berinvestasi di wilayah Riau, selain Gresik. Sebab, ujarnya, di Riau tersedia pasokan bahan baku hulu yang besar.

"Ini juga terkait kebutuhan pemerintah akan adanya investasi industri baru di luar Jawa. Dia mengaku memilih Gresik karena ketersediaan infrastruktur. Karena itu, saya menyampaikan kepada Menko Perekonomian, agar Menkeu bisa mempertimbangkan anggaran Kementerian Pekerjaan Umum untuk membangun jalan. Wilmar mengaku sanggup bekerja sama. Dia mau membangun power plan. Pemerintah ikut untuk pembangunan jalan utama. Saya juga lapor ke Menhub untuk kemungkinan bekerja sama dengan swasta membangun pelabuhan," papar Menperin.

Maka dari itu, Rancangan Undang-Undang (RUU) Pembebasan Lahan untuk Kepentingan Publik diharapkan dapat dirampungkan dalam enam bulan mendatang. "Sehingga, proyek-proyek pembangunan infrastruktur tidak lagi terkendala masalahh lahan," tandas Menperin.

Sumber: Economy.okezone.com, 7 Februari 2011